• Sel. Jun 18th, 2024

Menyikapi Rencana Unjuk Rasa Non ASN Pemprov Banten

Byadmin

Agu 5, 2023

Sember: Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
Dr. H. Karna Wijaya, SH, MH
Tanggal : 04 Agustus 2023

SERANG, (beritasiber.co.id) – Sehubungan dengan adanya pemberitaan yang dilansir oleh beberapa portal online dan media cetak terkait Non ASN Provinsi Banten, yang merasa diintimidasi terkait dengan terbitnya Surat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah No. 800/2622-BKD/2023 Tanggal 2 Agustus 2023 untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPR RI dan Kantor Kemenpan RB pada Senin 7 Agustus 2023.

Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
Dr. H. Karna Wijaya, SH, MH, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten menjunjung tinggi hak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi melalui aksi unjuk rasa sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

“Bahwa diterbitkannya surat Pj. Sekda tersebut di atas adalah sebagai salah satu bentuk evaluasi kedisiplinan dan kinerja non-ASN Pemerintah Provinsi Banten, yang dilakukan secara berkala juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan APBD yang selama ini digunakan untuk membayar honor non- ASN Pemerintah Provinsi Banten,’ ungkap Karna Wijaya.

Selain itu, surat tersebut sebagai mitigasi dan upaya antisipasi atas potensi ‘pemanfaatan situasi’ oleh kelompok kepentingan tertentu, mengingat saat ini adalah tahun politik dan beredarnya pemberitaan bahwa tanggal 10 Agustus 2023 akan ada demonstrasi besar dari berbagai elemen masyarakat, yang dikhawatirkan berdampak negatif bagi perjuangan pegawai Non ASN.

“Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Banten tetap mencermati dan memperjuangkan aspirasi non ASN melalui upaya-upaya koordinatif dan sinergis dalam koridor dan mekanisme pemerintahan. Guna menemukan solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama.
Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipahami bersama,” pungkasnya.

Bagikan di Media Sosial mu

By admin