BANYUWANGI, (beritasiber.co.id) – PT Jasa Raharja bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi kesiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), khususnya di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Koordinasi ini bertujuan memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan lancar di tengah potensi peningkatan mobilitas selama libur akhir tahun.

Rapat koordinasi digelar di Kantor ASDP Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi dan survei lapangan untuk menyempurnakan pola operasi, memetakan potensi kerawanan, serta menyiapkan langkah antisipasi sesuai kondisi aktual di lapangan.

Rapat dipimpin Astamaops Kapolri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., http://M.Hum., Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Karo Renmin Stamaops Polri Brigjen Pol. Tri Admodjo Marawasianto, S.I.K., dan Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Bali Abdillah.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menegaskan, kesiapan Nataru harus mencakup pencegahan sekaligus kesiapan pelayanan apabila terjadi risiko kecelakaan.

“Bagi Jasa Raharja, keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Karena itu, kami tidak hanya memastikan kesiapan pelayanan dan perlindungan dasar, tetapi juga aktif mendukung langkah pencegahan melalui pemetaan risiko, koordinasi, serta kolaborasi dengan Polri dan seluruh pemangku kepentingan transportasi,” ujar Awaluddin.

Menurutnya, infrastruktur, sarana transportasi, personel, dan sistem pelayanan harus terhubung dalam satu mekanisme yang terintegrasi agar potensi kepadatan maupun risiko kecelakaan dapat diantisipasi sejak dini.

“Dengan informasi yang akurat dan koordinasi yang berjalan baik, potensi kepadatan maupun risiko kecelakaan dapat diantisipasi lebih awal sehingga masyarakat memperoleh perjalanan yang lebih aman dan pelayanan yang lebih cepat,” katanya.

Selama periode Nataru, Jasa Raharja akan menghadirkan Posko Pelayanan Terpadu, menyiagakan petugas, serta berkoordinasi dengan kepolisian dan seluruh stakeholder terkait. Langkah ini berjalan beriringan dengan upaya preventif untuk menekan risiko kecelakaan di jalur yang diprediksi mengalami peningkatan mobilitas.

Awaluddin juga mendorong seluruh kantor wilayah dan kantor cabang Jasa Raharja untuk berperan lebih aktif dalam mendukung operasi pengamanan angkutan Nataru 2026/2027.

“Jasa Raharja diharapkan dapat semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis Korlantas Polri dalam keselamatan transportasi. Kami ingin setiap jajaran hadir dengan membawa data, memberikan rekomendasi yang relevan, serta bersama-sama menjalankan intervensi yang memberikan dampak nyata bagi keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie menekankan pengamanan Nataru harus dipersiapkan sejak dini, dengan menjadikan evaluasi operasi sebelumnya dan hasil survei lapangan sebagai dasar penyusunan pola operasi.

“Pengamanan Nataru tidak dapat dilaksanakan oleh satu institusi. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan harus bekerja dalam satu mekanisme operasi yang terintegrasi, dengan struktur komando, pembagian tugas, dan sistem komunikasi yang jelas,” ujar Roycke.

Menurutnya, pengelolaan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk perlu memperhatikan keterkaitan antara port time, kesiapan buffer zone, pengaturan jenis dan golongan kendaraan, serta pengaturan lintasan dan sistem buka-tutup.

“Kendaraan perlu diurai secara bertahap berdasarkan jenis dan golongannya sebelum diarahkan menuju lintasan penyeberangan,” katanya.

Berdasarkan analisis sementara, puncak arus keberangkatan diperkirakan terjadi pada 24 Desember 2026. Mobilitas transportasi darat diproyeksikan meningkat sekitar 12 persen, kereta api sekitar 16 persen, serta transportasi laut dan udara sekitar 2–3 persen.

Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan pola pengaturan lalu lintas, kebutuhan buffer zone, kesiapan personel, serta sarana dan prasarana pendukung. Pengamanan juga mencakup jalan tol dan arteri, pelabuhan, kawasan wisata, tempat ibadah, serta pusat aktivitas masyarakat.

Roycke menjelaskan, pola pengamanan Nataru diperkuat melalui semangat Raksa Kasih, yakni melindungi, menjaga, dan melayani masyarakat dengan kasih.

“Operasi ini bukan hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga merawat harmoni dan memberikan pelayanan dengan hati. Kehadiran personel di pos pengamanan dan pos pelayanan harus mampu memberikan rasa aman, kenyamanan, serta membantu masyarakat selama perjalanan,” ujarnya.

Pengamanan Nataru mencakup empat sasaran utama, yakni orang, barang, tempat, dan kegiatan. Pengawasan diperkuat melalui Mobile Command Center, CCTV di sepanjang jalur, CCTV portabel, kamera yang dikenakan personel, perangkat komunikasi radio, serta drone.

Pemeriksaan tiket penyeberangan serta sosialisasi kanal pembelian resmi juga menjadi bagian dari upaya mencegah praktik percaloan dan peredaran tiket palsu.

Melalui koordinasi ini, seluruh unsur diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pola operasi, tanggung jawab, dan langkah penanganan ketika terjadi kepadatan atau gangguan keselamatan. Sinergi Polri, Jasa Raharja, ASDP, KSOP, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan mendukung penyelenggaraan Nataru 2026/2027 yang aman, lancar, tertib, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.