Banten, (beritasiber.co.id) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Fahmi Hakim, mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menghapus anggaran kegiatan seremonial dan mengalihkannya untuk program pembangunan jalan di wilayah Banten. Pernyataan ini disampaikan Fahmi dalam rapat pimpinan dengan Gubernur Banten, Andra Soni, di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang , pada Rabu, 12 Maret 2025.
Fahmi menyatakan bahwa Pemprov Banten harus memprioritaskan program yang pro-rakyat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Menurutnya, pembangunan jalan di wilayah-wilayah seperti Lebak dan Pandeglang sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah provinsi. “Keadilan pembangunan jalan perlu kita prioritaskan, bahkan jika perlu pos anggarannya ditambahkan,” ungkap Fahmi.
Saat ini, Pemprov Banten tengah melakukan efisiensi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja. Fahmi menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini harus dilakukan dengan transparan agar tidak mengganggu anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, bantuan sosial, dan infrastruktur.
“Tidak boleh ada pemotongan anggaran untuk program-program yang untuk kemaslahatan masyarakat. Infrastruktur, bantuan sosial, dan anggaran pendidikan harus tetap menjadi prioritas,” tambahnya. Fahmi juga menyarankan agar anggaran yang semula digunakan untuk kegiatan seremonial bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di desa-desa yang membutuhkan.
Pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah Banten Selatan dan Utara juga menjadi sorotan Fahmi. Ia menilai masih ada ketimpangan pembangunan yang mencolok antara kedua wilayah tersebut akibat kurangnya perhatian pada sektor infrastruktur. Oleh karena itu, Fahmi menekankan perlunya perhatian lebih agar Banten dapat berkembang secara merata.
“APBD harus pro terhadap rakyat, dan kami siap mendukung sepenuhnya program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dengan adanya efisiensi anggaran dan alokasi yang lebih tepat sasaran, diharapkan Banten bisa mewujudkan pembangunan yang lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih.
