Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi (Muhammad Kamil)
BEKASI, (beritasiber.co.id) – Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, mengingatkan pemerintah akan potensi lonjakan angka pengangguran pascalebaran akibat arus urbanisasi. Ia menilai, fenomena tersebut tidak bisa sepenuhnya dicegah, namun perlu diantisipasi dengan strategi yang konkret dan efektif.
“Masyarakat yang melakukan urbanisasi tidak bisa dicegah, tapi pemerintah harus siap menghadapi tantangan ini, terutama dalam hal menyediakan lapangan kerja,” ujar Kamil dalam keterangannya, baru-baru ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bekasi mencapai 7,9 persen atau sekitar 104.170 jiwa dari total penduduk sebanyak 2.039.296 jiwa.
Melihat kondisi tersebut, Kamil mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk segera mengambil langkah strategis dalam menekan angka pengangguran, khususnya melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.
“Pemerintah harus memiliki program yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja,” tambahnya.
Kamil juga mengusulkan beberapa program solutif untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kota Bekasi. Di antaranya adalah penguatan program inkubator bisnis serta perluasan kerja sama dengan sektor industri dan swasta.
“Inkubator bisnis berfungsi untuk mendukung pengembangan UMKM di Kota Bekasi. Sementara kerja sama dengan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi warga ber-KTP Bekasi,” jelas politisi tersebut.
Tak hanya itu, ia juga mendorong agar Pemkot Bekasi lebih proaktif dalam mengakses berbagai program bantuan sosial khusus bagi pengangguran, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Sebagai bentuk komitmen, Kamil menargetkan agar tingkat pengangguran terbuka di Kota Bekasi dapat ditekan hingga mencapai 4,5 persen pada tahun 2025.
“Kita harus optimis bisa menurunkan angka pengangguran, tentu dengan kerja keras, inovasi program, dan kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta,” pungkasnya.
Dengan langkah yang terarah dan kolaboratif, diharapkan persoalan pengangguran di Kota Bekasi dapat diatasi secara bertahap, sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif. ( Adv/Setwan )