KOTA BEKASI, (beritasiber.co.id) – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi mencatat adanya penurunan kasus bullying atau perundungan terhadap anak pada tahun 2025. Penurunan ini tentu mendapat apresiasi dari Komisi IV DPRD Kota Bekasi, yang menilai langkah tersebut positif bagi perlindungan anak di wilayah tersebut.
Namun, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, memberikan catatan bahwa meskipun ada penurunan, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap potensi masalah lainnya. Politisi asal Partai Golkar ini khawatir bahwa penurunan angka tersebut bukan karena penanganan yang efektif, melainkan karena kurangnya laporan dari masyarakat, terutama korban bullying yang mungkin merasa takut untuk melaporkan.
“Memang yang saya khawatirkan bukan turun, tapi tidak ada yang mau melapor. Kita perlu telusuri lagi apakah ini benar-benar turun atau ada ketakutan dari korban bullying untuk melapor,” ujar Adelia dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).
Adelia juga menyoroti pentingnya transparansi dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah serta pemerintah dalam menangani kasus bullying. Ia mengungkapkan bahwa beberapa sekolah cenderung menutupi peristiwa perundungan yang terjadi, yang menyebabkan rendahnya jumlah laporan.
“Apakah itu benar-benar turun atau memang tidak ada fasilitas yang memadai dari sekolah atau pemerintah untuk menyelesaikan masalah bullying? Bahkan ada sekolah yang cenderung menutupi kalau ada kasus bullying,” tambahnya.
Meskipun Satuan Tugas (Satgas) Anti-Bullying sudah dibentuk, Adelia mengungkapkan bahwa masalah utama adalah kurangnya alokasi dana untuk Satgas tersebut. Tanpa dana yang cukup, Satgas kesulitan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus perundungan yang ada di Kota Bekasi.
“Satgasnya itu ada, tapi permasalahannya adalah belum ada alokasi dana untuk mendukungnya. Jadi saya harap kedepannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Dinas Pendidikan, serta Komisi IV DPRD Kota Bekasi bisa turun ke lapangan untuk mensosialisasikan masalah ini,” ungkapnya.
Adelia juga berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku bullying, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Selain itu, ia menekankan pentingnya penyuluhan yang tidak hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orangtua.
“Penyuluhan dan sanksi kepada pelaku itu sangat penting. Kita harus ingat bahwa pelaku bullying suatu saat bisa menjadi korban. Maka dari itu, penyuluhan itu penting untuk semua pihak, bukan hanya anak-anaknya, tapi juga orangtuanya,” tutup Adelia. ( Adv/Setwan )