Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah
(beritasiber.co.id) – Fenomena urbanisasi pasca Idulfitri kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kota ini menjadi tujuan utama para pendatang dari berbagai daerah yang memutuskan menetap usai merayakan Lebaran di kampung halaman.
Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 40.504 warga dari luar daerah memilih menetap di Kota Bekasi. Lonjakan jumlah penduduk ini didorong oleh keinginan masyarakat desa untuk memperbaiki taraf hidup dengan mencari pekerjaan di kota.
Kota Bekasi yang berlokasi strategis dan berdekatan dengan DKI Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Namun, tingginya arus urbanisasi ini menimbulkan tantangan baru bagi Pemerintah Kota Bekasi, terutama dalam hal kepadatan penduduk dan angka pengangguran.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, menegaskan bahwa pendatang sebaiknya memiliki keahlian dan kesiapan untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.
“Ini memang tren tahunan. Biasanya setelah Lebaran, banyak warga dari daerah datang ke Bekasi karena letaknya yang dekat dengan Jakarta. Tapi mereka tidak boleh datang tanpa persiapan. Kota Bekasi punya karakter kompetitif, jadi pendatang harus punya kemampuan dan niat serius untuk bekerja,” ujar Rudy, Kamis (10/4/2025).
Rudy juga mengingatkan bahwa kehadiran para pendatang seharusnya membawa dampak positif, bukan justru menambah jumlah pengangguran di kota.
“Artinya, sulit dibendung untuk mencegah urbanisasi. Tapi kami berharap, warga yang datang bukan asal datang. Mereka harus bisa berkontribusi, bukan hanya menjadi beban,” lanjutnya.
Ia pun menekankan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dalam menyiapkan strategi penyerapan tenaga kerja. Hal ini dinilai krusial mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan di Kota Bekasi, ditambah dengan tingginya Upah Minimum Kota (UMK) yang justru membuat kota ini semakin diminati.
“Disnaker harus aktif menciptakan peluang kerja, terutama bagi masyarakat lokal yang masih menganggur. Karena industri dan pabrik juga tidak sebanyak dulu, pendatang yang datang pun harus punya daya saing yang tinggi,” tegas Rudy.
Dalam menghadapi tantangan ini, Rudy berharap program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dapat menjadi solusi konkret. Ia menilai program tersebut perlu memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan pelatihan bagi warga, baik lokal maupun pendatang.
“Urbanisasi ini sudah menjadi tren lama. Tapi sekarang PR-nya adalah bagaimana agar Kota Bekasi tidak hanya menjadi tempat pelarian, tapi tempat untuk berkembang bagi mereka yang memang siap bersaing,” tutup Rudy.
Dengan arus urbanisasi yang terus berlangsung, Pemkot Bekasi diharapkan mampu menyeimbangkan antara daya tampung kota dan kualitas hidup warganya, agar pembangunan kota tetap berkelanjutan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. (Adv/Setwan)
