TANGERANG, (beritasiber.co.id) – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam mendukung program pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang sehat, layak huni, dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan kebutuhan hunian yang hingga kini masih menjadi salah satu tantangan pembangunan nasional.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupaya menyediakan perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Andra Soni saat menghadiri pembukaan Danantara Housing Expo 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8/2026).
Bagi Pemprov Banten, pembangunan sektor perumahan bukan hanya berbicara tentang membangun rumah dalam jumlah besar. Lebih jauh, pembangunan perumahan harus mampu menghadirkan hunian yang benar benar dapat diakses masyarakat, memiliki kualitas yang layak, berada dalam lingkungan yang sehat, serta didukung fasilitas dan skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Tantangan Besar: Kebutuhan Rumah Terus Meningkat
Provinsi Banten sebagai salah satu daerah penyangga kawasan metropolitan memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan perumahan.
Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan industri, meningkatnya aktivitas ekonomi, hingga mobilitas masyarakat menuju wilayah Tangerang Raya dan sekitarnya terus mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap hunian.
Di sisi lain, kemampuan masyarakat untuk membeli rumah tidak selalu sejalan dengan kenaikan harga tanah dan properti.
Karena itu, akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau menjadi persoalan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dunia usaha, pengembang, perbankan, lembaga pembiayaan, BUMN, serta pemerintah daerah harus berada dalam satu ekosistem untuk memastikan masyarakat memiliki pilihan nyata dalam memperoleh hunian.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Dr. Rahmat Rogianto, S.T., M.T., memiliki peran strategis dalam mendukung arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Banten.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mendorong terwujudnya kawasan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Kehadiran berbagai program pemerintah pusat, termasuk Program 3 Juta Rumah, menjadi peluang yang harus dioptimalkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Dukung Program 3 Juta Rumah
Komitmen Pemprov Banten sejalan dengan agenda nasional melalui Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah ketersediaan rumah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, Danantara Housing Expo 2026 menjadi salah satu ruang yang mempertemukan berbagai unsur dalam ekosistem perumahan.
Pameran yang berlangsung selama empat hari, mulai 27 hingga 30 Agustus 2026, menghadirkan lebih dari 130 pengembang dengan pilihan hunian dari berbagai segmen.
Mulai dari hunian bagi MBR, rumah untuk keluarga, hingga segmen premium.
Andra Soni juga meninjau langsung area pameran dan melihat berbagai produk perumahan yang ditawarkan pengembang, baik dari BUMN maupun swasta.
Ia melihat rumah contoh serta berbagai fasilitas pembiayaan yang disiapkan untuk membantu calon pembeli memiliki hunian.
Kehadiran pemerintah daerah dalam agenda tersebut memperlihatkan pentingnya membangun konektivitas antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Sebab, ketersediaan rumah tanpa dukungan pembiayaan yang memadai akan menjadi persoalan. Sebaliknya, pembiayaan yang tersedia tanpa pasokan hunian yang sesuai kebutuhan masyarakat juga tidak akan memberikan solusi maksimal.
Menyatukan Rumah dan Akses Pembiayaan
CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan penyelenggaraan Danantara Housing Expo 2026 merupakan bentuk dukungan Danantara bersama ekosistem BUMN terhadap Program 3 Juta Rumah.
“Expo ini merupakan wujud dukungan nyata terhadap Program 3 Juta Rumah,” ujar Rosan.
Menurutnya, kebutuhan rumah menjadi salah satu persoalan prioritas yang harus ditangani bersama.
Pameran tersebut dirancang untuk mempertemukan pasokan hunian, akses pembiayaan, dan masyarakat dalam satu ekosistem.
Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak hanya datang untuk melihat pilihan rumah, tetapi juga dapat memperoleh informasi mengenai berbagai alternatif pembiayaan.
“Kebutuhan rumah menjadi hal yang sangat prioritas,” katanya.
Danantara bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkomitmen mendorong percepatan pembangunan rumah yang memenuhi standar kelayakan sekaligus tetap dapat dijangkau masyarakat.
Pilihan hunian yang tersedia dalam pameran memiliki rentang harga cukup luas, mulai sekitar Rp120 juta hingga mencapai Rp2 miliar sampai Rp3 miliar.
Pengembang dibagi ke dalam tiga zona utama, yakni First Home, Family Home, dan Premium Living.
Pembagian tersebut memberikan pilihan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ekonomi masing-masing.
Ribuan Unit Rumah dari Ekosistem BUMN
Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah juga terlihat dari keterlibatan pengembang dalam ekosistem BUMN.
Sebanyak 12 developer membawa sekitar 16.559 unit rumah dari 98 proyek yang tersebar di 23 provinsi.
Total nilai inventori mencapai sekitar Rp9,79 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.611 unit diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, sementara 9.948 unit lainnya berada pada segmen non MBR.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap rumah tidak hanya berada pada satu kelompok masyarakat.
Karena itu, ekosistem perumahan harus mampu menyediakan berbagai pilihan, tanpa meninggalkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Bagi MBR, persoalan utama bukan hanya menemukan rumah dengan harga terjangkau.
Kemampuan membayar uang muka, cicilan bulanan, akses terhadap kredit, hingga kepastian legalitas dan kualitas bangunan menjadi faktor penting yang menentukan apakah masyarakat benar-benar mampu memiliki rumah.
DP Mulai 1 Persen, Akses Pembiayaan Diperluas
Dari sisi pembiayaan, bank bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan lembaga keuangan dalam ekosistem BUMN menawarkan berbagai skema untuk membantu masyarakat memiliki rumah.
Di antaranya uang muka mulai dari 1 persen, suku bunga mulai 2,75 persen per tahun sesuai ketentuan dan skema masing-masing bank, serta jangka waktu kredit hingga 30 tahun.
Rosan menyebut berbagai skema tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki rumah.
“Yang paling penting adalah akses yang lebih mudah bagi masyarakat,” ujarnya.
Kemudahan pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan persoalan perumahan.
Banyak masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar cicilan dalam jangka panjang, tetapi mengalami hambatan ketika harus menyediakan uang muka dalam jumlah besar.
Karena itu, inovasi pembiayaan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perumahan yang inklusif.
Namun demikian, kemudahan akses pembiayaan harus tetap diimbangi dengan kemampuan finansial masyarakat agar kepemilikan rumah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Peran Strategis Pemerintah Daerah
Bagi Pemprov Banten, dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah membutuhkan langkah nyata melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, pengembang, serta sektor perbankan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, Dr. Rahmat Rogianto, S.T., M.T., berada pada posisi strategis dalam mengawal kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Pembangunan perumahan yang ideal tidak hanya mengejar jumlah unit yang dibangun.
Kualitas lingkungan permukiman, akses terhadap air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, ruang terbuka, hingga fasilitas sosial dan fasilitas umum harus menjadi bagian dari perencanaan.
Hunian yang layak berarti memberikan ruang hidup yang aman dan sehat bagi keluarga.
Karena itu, pembangunan perumahan harus terintegrasi dengan pembangunan kawasan dan infrastruktur pendukung.
Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci untuk menjawab tantangan tersebut.
Perumahan sebagai Investasi Masa Depan Keluarga
Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, rumah bukan sekadar aset.
Rumah merupakan tempat keluarga membangun kehidupan, membesarkan anak, serta menciptakan rasa aman.
Kepemilikan rumah juga memberikan kepastian bagi keluarga dalam merencanakan masa depan.
Karena itu, kebijakan penyediaan rumah yang sehat dan layak huni memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan manusia.
Anak anak yang tumbuh dalam lingkungan hunian yang sehat memiliki peluang lebih baik untuk berkembang.
Keluarga yang tinggal di rumah layak juga memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih baik.
Inilah alasan mengapa persoalan perumahan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan daerah.
Expo Jadi Ruang Pertemuan Ekosistem Perumahan
Selain menghadirkan pameran properti dan fasilitas pembiayaan, Danantara Housing Expo 2026 juga dilengkapi dengan berbagai program menarik bagi pengunjung.
Penyelenggara menyediakan sejumlah hadiah, mulai dari apartemen, rumah, mobil dan motor listrik, kepingan emas, hingga tiket perjalanan.
Pameran tersebut menargetkan lebih dari 50 ribu pengunjung selama empat hari pelaksanaan.
Namun, substansi utama dari penyelenggaraan expo tetap terletak pada upaya membangun pertemuan antara masyarakat, pengembang, perbankan, BUMN, dan pelaku industri perumahan.
Semua pihak tersebut memiliki peran masing-masing dalam menciptakan ekosistem perumahan yang sehat.
Pemerintah menyiapkan kebijakan dan regulasi.
Pengembang menyediakan pasokan rumah.
Perbankan menghadirkan akses pembiayaan.
Sementara masyarakat menjadi pusat dari seluruh kebijakan tersebut.
Komitmen Banten untuk Hunian yang Lebih Layak
Penegasan Gubernur Banten Andra Soni dalam mendukung penyediaan perumahan sehat dan layak huni bagi MBR menjadi sinyal bahwa sektor perumahan akan terus menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Dengan dukungan pemerintah pusat, keterlibatan dunia usaha, penguatan peran sektor perbankan, serta koordinasi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, akses masyarakat terhadap hunian diharapkan semakin terbuka.
Bagi Pemprov Banten, tantangan ke depan bukan hanya bagaimana membangun lebih banyak rumah.
Tantangan yang lebih besar adalah memastikan rumah tersebut dapat dijangkau masyarakat, berada dalam lingkungan yang layak, serta menjadi bagian dari pembangunan kawasan yang berkelanjutan.
Program 3 Juta Rumah, dukungan pemerintah daerah, dan hadirnya berbagai ekosistem pembiayaan menjadi peluang untuk mempercepat terwujudnya cita cita tersebut.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan perumahan tidak hanya dapat dihitung dari jumlah unit yang berdiri.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika semakin banyak keluarga memiliki kesempatan untuk pulang ke rumah yang layak, sehat, aman, dan mampu mereka jangkau. ( ADV)
