SERANG, (beritasiber.co.id) – Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mengalihkan anggaran efisiensi ke sektor pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan di wilayah-wilayah pelosok.
Fahmi menegaskan bahwa Pemprov Banten harus memprioritaskan program-program yang langsung berdampak kepada masyarakat, bukan kegiatan seremonial. Ia juga meminta agar pos anggaran untuk kegiatan seremonial dicoret demi mendukung pembangunan yang lebih merata.
“Keadilan dalam pembangunan jalan harus menjadi prioritas. Bahkan, bila perlu anggarannya ditambah, terutama untuk mendukung infrastruktur jalan desa di wilayah seperti Lebak dan Pandeglang yang masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah provinsi,” ujar Fahmi, Rabu (19/3/2025).
Saat ini, Pemprov Banten tengah melakukan efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja.
Fahmi menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak ikut terdampak.
“Kami sepakat bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun DPRD harus melakukan efisiensi, terutama terhadap anggaran yang bersifat seremonial. DPRD Banten siap menjalankan Inpres tersebut, termasuk melakukan penghematan pada perjalanan dinas anggota dewan,” jelas politisi dari Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Fahmi menegaskan bahwa tidak boleh ada pemangkasan anggaran pada program-program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
Ia bahkan mengusulkan agar anggaran seremonial dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di desa-desa yang masih tertinggal.
“Saat ini, ketimpangan pembangunan antara wilayah Banten Selatan dan Banten Utara masih cukup terlihat jelas. Ini akibat kurangnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. Masalah ini harus segera diatasi agar Banten bisa berkembang lebih merata dan maju,” tandasnya.
Fahmi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa APBD harus berpihak kepada rakyat. DPRD Banten, katanya, akan terus mendukung penuh program pembangunan yang bersifat kerakyatan.
